Yurisprudensi Dalam Hukum Internasional

Ditulis oleh Zulfikar AR

Tidak dapat disangkal bahwa tugas daripada seorang hakim adalah berbeda, berlainan dari pada tugas dan kewenangan dari pembentuk undang-undang. Dapat dikatakan bahwa baik hakim maupun pembentuk undang-undang menentukan atau menetapkan hukum yang dapat diartikan dalam arti yang berbeda pula.

Pembentuk undang-undang membentuk hukum secara in abstracto yaitu merumuskan peraturan hukum secara umum yang berlaku bagi semua orang yang tunduk pada ketentuan undang-undang. Lain halnya kedudukan hakim, ia sebaliknya yaitu menetapkan hukum secara in concreto dimana hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus.

Itulah yurispudensi, sebagai hasil keputusan hakim dalam menyelesaikan masalah hukum, baik dalam negara anglo saxon ataupun eropa kontinental.

Peran serta fungsi hakim dalam tatanan hukum berperan sangat esensial, sehingga terkadang dalam negara-negara tertentu (anglo saxon) yurispudensi dijadikan sebagai landasan dan dasar utama dalam pemutusan masalah hukum guna mencapai sebuah tujuan hukum.

Namun bagaimana bila kita melihat suatu sengketa hukum dalam masyarakat internasional? Akankah yurispudensi disana menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikan sengketa hukum internasional! Dimana kita mengetahui bahwa setiap negara memiliki tatanan dan sistem hukum tersendiri.

Untuk itu amat menarik untuk kita melihat dan berdiskusi diseputar masalah ini, oleh karena nya, penulis dalam makalah singkat nya ini, mencoba untuk membahas terhadap kedudukan yurispudensi dalam sistem hukum internasional.

A. Pengertian Hukum Internasional

Sebelum kita membahas tentang kedudukan yurispudensi dalam sistem hukum internasional, maka sebelumnya kita harus mengetahui dahulu terhadap apa itu hukum internasional. Mungkin kita sering mendengarnya, mungkin juga kita sudah mengetahui dan menguasainya di luar kepala. Tidak salahnya sedikit mengingat-ngingat kembali dan membicarakan nya lagi, mana tau ada hal dari semua yang kita ketahui tidak ada kemungkinan untuk lupa dan silap. Maka oleh penulis mencoba menuturkan definisi hukum internasional dari beberapa pakar hukum yang penulis kutip dari sebagian  referensi bacaan.

1. J.G. Starke

Hukum internasional ialah sekumpulan hukum yang (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lain. 

2. Prof Dr. Mochtar Kusumaatmaja

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya. 

3. Wirjono prodjodikoro

Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar berbagai bangsa di berbagai negara. 

Dari beberapa defenisi yang telah disebutkan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa hukum internasional itu menentukan hubungan hukum antara satu negara dengan negara lainnya dalam segala persoalan hukum. 

B. Sumber-Sumber Formal Hukum Internasioanal

Adapun sumber-sumber hukum formal internasional ialah sumber hukum-sumber yang dipergunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional, tercantum dalam Piagam Mahkamah Internasional, pasal 38 yaitu:

  • Perjanjian Internasional (Traktat)
  • Kebiasaan Internasional, terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum.
  • Asas-Asas umum hukum yang di akui oleh bangsa-bangsa beradab.
  • Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum.  

Dapat kita simpulkan bahwa secara formal sumber hukum internasional dapat dibedakan atas 4 (empat), yaitu:

  1. Perjanjian internasional
  2. Kebiasaan internasional
  3. Prinsip-prinsip hukum umum, sebagai penafsiran bagi perjanjian hukukm internasional, Sebagai penafsiran bagi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan, dan sebgai pembatasan bagi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan.
  4. Yurispudensi dan anggapan para ahli hukum internasional. 

 

C. Subjek Hukum Internasional

Adapun yang ikut serta dalam pergaulan masyarakat internasional, yang tunduk pada aturan hukum internasional itu, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan internasional atau yang menjadi subjek hukum internasional adalah:

  • Negara yang berdaulat dan merdeka (bukan koloni)
  • Gabungan negara-negara
  • Vatikan, yang dikepalai oleh paus
  • Organisasi-organisasi internasional (misalnya Liga bangsa-bangsa, PBB, Palang Merah Internasional)
  • Manusia pribadi 

Sebagian Ahli mengatakan bahwa pemberontak pun termasuk bagian dari subjek hukum internasional. 

D. Kedudukan Yurispudensi Dalam Sistem Hukum Internasional

Mengapa kita harus membahas kedudukan Yurispudensi Dalam Sistem Hukum Internasional? Tidak mudah bagi pribadi penulis menemukan jawaban ini. Menurut analisis penulis yang menggunakan pendekatan Sosiologis, dengan sedikit perbendaharaan ilmu yang dimiliki, baik bahan yang berhubungan dengan nya atau pemahaman tentang titik penekanan penulisan ini.

Bahwa penulis disini mengambil pemahaman perlunya akan pembahasan ini dikarenakan dalam pembahasan Hukum Internasional itu ada disebutkan sumber-sumber hukum internasional. Dimana Yurispudensi disitu terletak pada urutan terakhir dalam susunan sumber hukum internasional setelah Prinsip-prinsip hukum umum. 

Hal di atas inilah yang menjadi pijakan utama dalam membahas judul makalah ini. Disamping dikarenakan adanya sengketa-sengketa permasalahan hukum internasional yang bilamana kasus-kasus tertentu dibawa ke Mahkamah Internasional, kita mengetahui bagaimana penyelesaian nya disana. Masalahnya adalah ketika suatu negara memiliki tatanan hukum tersendiri, kemudian terjadi konflik dengan negara lain bagaimana penyelesaiaannya? Maka hukum internasional membahas kesana dengan sistematik. 

Terkait dengan peran yuripudensi dalam hukum internasional, ialah pada pemutusan pengadilan mahkamah internasional dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum. Baik disebabkan oleh sengketa politik atau batas wilayah.

Dalam hubungan internasional tidak semua nya selalu berjalan adem dan damai, kemungkinan terjadi sengketa-sengketa hukum sangat lah besar. Kita lihat sendiri kasus batas wilayah pulau ambalat yang dibawa ke Mahkamah Internasional pada tahun 2005 yang pada akhirnya dimenangi oleh negara indonesia atas putusan mahkamah internasional. Tahun 1976 Indonesia dan Malaysia yang memperebutkan pula sipadan dan ligitan dan diputuskan oleh MI pada tahun 2003 dimenangkan oleh malaysia

Hal ini menunjukkan bahwa, hubungan antar satu negara yang satu dengan negara lain nya tidak lah selalu dalam keselarasan yang stabil. Semua pasti akan terjadi konflik-konflik atau sengketa-sengketa internasional yang putusan akhirnya bila tidak bisa di tempuh dengan prosedur  aturan-aturan hukum internasional maka jalan yang terakhir ialah dibawa ke mahmakah internasional. 

Mahkamah internasional berperan sangat penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional, dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak pembentukannya telah memainkan peranan penting dalam bidang hukum inetrnasional sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian dunia.

Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau judicial settlement juga dapat menjadi pilihan bagi subyek hukum internasional yang bersengketa satu sama lain. Bagi sebagian pihak, bersengketa melalui jalur hukum seringkali menimbulkan kesulitan, baik dalam urusan birokrasi maupun besarnya biaya yang dikeluarkan. Namun yang menjadi keuntungan penyelesaian sengketa jalur hukum adalah kekuatan hukum yang mengikat antara masing-masing pihak yang bersengketa.

Dalam penyelesaiaan sengketa hukum, Hukum internasional telah mengenal arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dan cara ini telah diterima oleh umum sebagai cara penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Para pihak yang ingin bersengketa dengan menggunakan metode arbitrase dapat menggunakan badan arbitrase yang telah terlembaga, atau badan arbitrase ad hoc. Meskipun dianggap sebagai penyelesaian sengketa internaisonal melalu jalur hukum, keputusan yang dihasilkan oleh badan arbitrase tidak dapat sepenuhnya dijamin akan mengikat masing-masing pihak, meskipun sifat putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat.

Pada saat ini, terdapat sebuah badan arbitrase internasional yang terlembaga, yaitu Permanent Court of Arbitration (PCA). Dalam menjalankan tugasnya sebagai jalur penyelesaian sengketa, PCA menggunakan UNCITRAL Arbitration Rules 1976.

Selain arbitrase, lembaga lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui jalur hukum adalah pengadilan internasional. Pada saat ini ada beberapa pengadilan internasional dan pengadilan internasional regional yang hadir untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa internasional. Misalnya International Court of Justice (ICJ), International Criminal Court, International Tribunal on the Law of the Sea, European Court for Human Rights, dan lainnya.

Kehadiran pengadilan internasional sesungguhnya telah dikenal sejak eksisnya Liga Bangsa-Bangsa, yaitu melalui Permanent Court of International Justice (PCIJ). Namun seiring dengan bubarnya LBB pasca Perang Dunia II, maka tugas dari PCIJ diteruskan oleh ICJ sejalan dengan peralihan dari LBB kepada PBB.

Penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum berarti adanya pengurangan kedaulatan terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Karena tidak ada lagi keleluasaan yang dimiliki oleh para pihak, misalnya seperti memilih hakim, memilih hukum dan hukum acara yang digunakan. Tetapi dengan bersengketa di pengadilan internasional, maka para pihak akan mendapatkan putusan yang mengikat masing-masing pihak yang bersengketa.

Dari hasil uraian singkat yang pemakalah sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa, kedudukan yurispudensi dalam sistem hukum internasional ialah setelah Prinsip-prinsip hukum umum, sebagai penafsiran bagi perjanjian hukukm internasional, Sebagai penafsiran bagi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan, dan sebagai pembatasan bagi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan.

Maka yurispudensi berada pada urutan ke empat dalam hierarki aturan-aturan hukum internasional.


 

Hari IniHari Ini27
KemarinKemarin217
Bulan iniBulan ini7159
SemuanyaSemuanya212416
Copyright Darul Ulum YPUI © 2012 :: Database Santri | Sitemap | Search | Webmail
Powered by Joomla 1.7 Templates